Pemerintah Provinsi Maluku kembali membuat sensasi dengan rencana membangun kereta api di Pulau Seram. Sayangnya proyek ini justru menuai cibiran. Adapun rencananya pembangunan kereta api di pulau seram oleh Pemprov Maluku ini masuk ke dalam program Dinas Perhubungan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
Proyek tersebut bahkan sudah dilelang, sesuai dengan yang terlansir di laman lpse.malukuprov.go.id, dengan nama paket Pra Study Kelayakan Rencana Induk Perkeretaapian.
Ada pun proyek dengan kode tender 15594288 itu dicanangkan menelan dana hampir setengah miliar rupiah. Proyek yang akan dilaksanakan di Pulau Seram meliputi kawasan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Melihat keberadaan proyek kereta api yang dianggap sama sekali bukan kebutuhan mendasar serta menelan biaya yang cukup besar, tidak heran jika proyek tersebut menerima berbagai tanggapan dari masyarakat Maluku.
Banyak publik yang beranggapan bahwa daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Sulawesi Selatan saja masih belum memiliki fasilitas kereta api bagi warganya. Padahal, jika melihat kondisi alam, geografis sulawesi selatan di nilai lebih datar dibanding Maluku yang memiliki banyak wilayah perbukitan. Evert Kermite yang merupakan salah satu tokoh di Pulau Seram juga ikut menyayangkan kebijakan pembangunan perkeretaapian yang akan dilakukan oleh Pemprov Maluku melalui Dinas Perhubungan ini.
Sebagai anak Seram, Evert semestinya merasa bangga dan senang karena kereta api akan dibangun di pulau seram. Namun sosok yang pernah menjadi Anggota DPRD Maluku ini mencoba realistis melihat kondisi Maluku yang ada. “Siapa yang tidak mau kalau ada kereta api di Pulau Seram. Tapi itu bukan menjadi kebutuhan masyarakat Maluku khususnya di Pulau Seram,” Ungkap Evert. Dia mengakui bahwa masyarakat Maluku termasuk dalam kategori masyarakat termiskin keempat di Indonesia yang memiliki tingkat daya beli yang cukup rendah. Karena itu sebaiknya Pemprov Maluku mengarahkan anggaran yang cukup besar itu ke kebutuhan yang mendesak dibandingkan untuk membuat kereta api.
Evert menegaskan, “Masyarakat kita masih miskin dan yang pasti saat ini mereka tidak membutuhkan kereta api. Kasihan kalau sudah dialokasi dalam APBD 2021, lebih baik anggaran studi 500 juta itu diarahkan ke tempat lain, lagipula penduduk Seram itu berapa jiwa.” Evert berpendapat bahwa belum saatnya kereta api dibangun di Pulau Seram. Apalagi sarana dan prasarana lainnya sampai saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Evert bahkan memberikan contoh seperti jalan, jembatan maupun perumahan rakyat yang masih belum memadai.
Evert juga mempertanyakan apakah pra studi perkeretaapian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini telah sesuai dengan 16 program Gubernur dan Wakil Gubernur dan mendukung visi periode tahun 2019-2024. “Ini lompatan infrastruktur yang tidak realistis. Bappeda coba berikan pendapat yang rasional,” terang Evert pada media berita maluku. Dia mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan ini. Hal senada juga disampaikan oleh tokoh Pulau Seram lain, Nataniel Elake. Tokoh Pulau Seram yang memiliki gelar Doktor kebijakan publik itu mempertanyakan tingkat pentingnya kebijakan pembangunan perkeretaapian tersebut.